11 hours ago
7
harapanrakyat.com,- bank bjb resmi ditunjuk menjadi bank penyalur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Jawa Barat. Kepastian tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di Menara bank bjb, Kota Bandung, Selasa (30/6/2026).
Baca Juga: Lewat Program DIA KITA, bank bjb Perkuat Inklusi Keuangan Penyandang Disabilitas
Melalui kerja sama ini, bank bjb diamanahkan untuk mengelola dan menyalurkan total anggaran negara sebesar Rp700 miliar. Anggaran tersebut ditargetkan menyasar 35.000 warga berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah tersebut.
Adapun penandatangan MoU yaitu antara manajemen bank bjb bersama Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jabar. Kerja sama ini melibatkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jabar II, di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.
Langkah ini diambil pemerintah untuk mempercepat pemenuhan hunian layak dan sehat bagi masyarakat kelas bawah secara swadaya. Agar penyaluran dana ratusan miliar ini berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyelewengan, pelaksanaan program di lapangan dibagi ke dalam empat wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sistem penyaluran program BSPS 2026 pun diintegrasikan secara digital melalui layanan perbankan bank bjb.
Baca Juga: Transformasi Digital Berbuah Manis, bank bjb Sabet Rentetan Penghargaan di Infobank-Isentia 2026
Realisasi Lapangan Program BSPS 2026
Meski kepastian hukum lewat PKS baru saja ditandatangani, operasional penyaluran bantuan di lapangan sebenarnya telah bergerak secara simultan sejak Maret 2026. Hingga akhir Juni 2026, bank bjb mencatat telah memfasilitasi pembukaan 11.447 rekening baru bagi penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, total dana APBN yang sudah berhasil dicairkan ke masyarakat mencapai Rp172,15 miliar.
Rincian capaian penyaluran dana program BSPS 2026 yang dilakukan oleh bank bjb secara bertahap:
- Tahap 1: Realisasi 1.981 rekening dengan total nominal Rp39,62 miliar.
- Tahap 2 dan 3: Realisasi 5.905 rekening dengan total nominal Rp118,10 miliar.
- Tahap 4: Realisasi 275 rekening dengan total nominal Rp5,50 miliar.
- Tahap 4.2: Realisasi 3.286 rekening dengan total nominal Rp65,73 miliar.
Perluas Wilayah Kerja dan Mitigasi Risiko Anggaran
Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, bank bjb memikul tanggung jawab besar. Tanggung jawab ini, untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara ini mengalir secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Guna memuluskan hal tersebut, pelaksanaan program BSPS 2026 ini dipecah ke dalam empat wilayah kerja PPK.
Selain melakukan addendum pada kerja sama yang telah berjalan, bjb juga menyepakati tiga PKS baru bersama PPK 2, PPK 3, dan PPK 4. Skema integrasi ini memastikan seluruh mekanisme penyaluran dari pusat hingga ke daerah terpantau dalam satu sistem layanan perbankan yang solid.
Sinergi dengan seluruh lini PPK Rumah Swadaya ini sengaja dilakukan demi memitigasi risiko tata kelola keuangan negara. Dengan masuknya arus dana ke dalam sistem perbankan yang terintegrasi, potensi keterlambatan atau salah sasaran dalam penggunaan anggaran dapat ditekan sekecil mungkin.
Agenda penandatanganan regulasi ini dihadiri langsung oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini bersama jajaran manajemen. Dari sisi regulator, hadir Kepala Balai P3KP Jawa II Mochamad Mulya Permana, Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Jabar Praditya, serta para pejabat pembuat komitmen di antaranya Nadya Rahmarani Akbar (PPK 1), Muhammad Akbar Hadi Purwanto (PPK 2), Rachmat Pramudji (PPK 3), dan Muhammad Farras Handy Susetyo (PPK 4).
Baca Juga: Bank bjb dan PUSRI Perkuat Sinergi Strategis Melalui Penandatanganan MoU
Bagi bank bjb, selain menjadi kepanjangan tangan program BSPS 2026, penunjukan sebagai bank penyalur tunggal ini berpotensi meningkatkan basis data nasabah baru (user acquisition). Hal ini sekaligus membuka peluang ekspansi portofolio pembiayaan komersial di sektor infrastruktur dan perumahan sekunder di masa mendatang. (Adi/R5/HR-Online)
