harapanrakyat.com,- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran mulai mematangkan kesiapan pengawasan untuk Pemilu 2029 sejak dini. Langkah ini diwujudkan melalui Diskusi Tatap Muka Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bawaslu Pangandaran, Rabu (15/7/2026).
Baca juga: Bawaslu Pangandaran Endus Praktik Bagi-bagi Sembako dan Barang Jelang Pilkada
Program prioritas nasional yang diinisiasi bersama Bappenas ini mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu Tahun 2029 yang Bermartabat”. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, jajaran komisioner Bawaslu dan KPU Pangandaran, serta Kepala Kesbangpol. Selain itu, perwakilan organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, Pramuka, dan pemilih pemula juga hadir.
Pengawas Partisipatif Pemilu 2029
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, menegaskan bahwa kader P2P yang terbentuk tidak boleh sekadar menjadi peserta seremonial. Sebaliknya, mereka harus menjadi motor penggerak pengawasan di tengah masyarakat, baik di dalam maupun di luar tahapan pemilu resmi.
Nuryamah mengungkapkan bahwa saat ini sudah tercetak sebanyak 5.013 kader P2P di seluruh wilayah Jawa Barat. Mereka siap mengawal pesta demokrasi.
“Tujuan akhir dari program ini adalah melahirkan kader yang terlatih dan mau bergerak. Sahabat-sahabat harus menjadi pengemudi pergerakan pengawasan. Bagikan pemahaman yang didapat hari ini kepada lingkungan sekitar, karena suksesnya pemilu adalah buah kolaborasi masyarakat dan pemerintah,” ujar Nuryamah.
Senada dengan hal itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, menjelaskan bahwa P2P merupakan wadah strategis. Melalui P2P, generasi muda dibekali pemahaman kepemiluan yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penanganan pelanggaran.
Menariknya, Iwan secara terbuka mengingatkan bahwa Bawaslu bukanlah lembaga yang maksum atau kebal dari kesalahan. Karena itu, ia meminta masyarakat dan para kader pemuda untuk ikut mengoreksi kinerja Bawaslu demi menjaga integritas pemilu.
Baca juga: Bawaslu Pangandaran Temukan Kejadian Khusus Selama Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara
“Kami sangat mengharapkan adanya inovasi dan inisiatif dari rekan-rekan sekalian. Jangan menganggap Bawaslu itu selalu benar seratus persen. Jika ada kinerja kami yang dirasa kurang tepat, silakan sampaikan agar bisa kita diskusikan bersama. Minimal, lewat bekal ilmu di P2P ini, rekan-rekan bisa membentengi diri sendiri agar tidak terjerat kasus hukum pemilu seperti politik uang,” urar Iwan Yudiawan.
Refleksi Pemilu dan Pilkada
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat, mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan jalannya Pemilu dan Pilkada 2024 lalu. Menurutnya, kualitas kepemimpinan nasional maupun daerah untuk lima tahun ke depan sangat bergantung pada proses pemilu. Oleh karena itu, pengawalan proses pemilu sejak awal menjadi sangat penting.
Sebagai langkah nyata, agenda diskusi ini diakhiri dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Dokumen rencana aksi ini wajib dijalankan oleh seluruh peserta pasca-pelatihan. Nantinya, pelaksanaan RTL akan dipantau langsung oleh jajaran Bawaslu Pangandaran. Hal tersebut demi memastikan jalannya pengawasan partisipatif yang efektif di lapangan. (Mad/R6/HR-Online)

5 hours ago
7

















































