harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran bergerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan ekstrem yang membayangi sedikitnya 4.000 hektare lahan persawahan di wilayah perbatasan. Langkah mitigasi ini mendesak dilakukan guna mencegah anjloknya produktivitas padi dan ancaman krisis pangan lokal menjelang musim kemarau.
Baca Juga: Perkuat Cadangan Pangan, Ciamis Jadikan Panjalu Pusat Penangkaran Benih Sorgum
Solusi taktis tersebut dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Jaringan Irigasi, yang berlangsung di Bendung Manganti, Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Ciamis, Jawa Barat, Kamis 7 Mei 2026 lalu. Forum lintas sektoral ini mempertemukan pemangku kebijakan dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Ciamis, Ape Ruswandana mengungkapkan, bahwa kawasan perbatasan Ciamis-Pangandaran sebenarnya memiliki potensi air yang melimpah. Hal itu karena dikepung tiga aliran sungai dan saluran induk Bendung Manganti. Namun, infrastruktur yang ada saat ini belum optimal mengalirkan air ke hilir.
“Sawah warga berada di sekitar sumber air raksasa Bendung Manganti. Tetapi setiap kemarau tiba, lebih dari 4.000 hektare di sana justru rutin mengalami kekeringan. Ego sektoral pengelolaan air harus dipangkas. Kita butuh eksekusi teknis yang cepat,” ungkapnya Senin (18/5/2026).
Baca Juga: Ciamis Canangkan Gerakan Tanam Padi Organik, Targetkan Transformasi Pertanian Berkelanjutan
Membedah Akar Masalah dan Solusi Atasi Ancaman Kekeringan
Ape menjelaskan, persoalan utama di lapangan bukan pada ketersediaan air, melainkan pada distribusi dan keandalan jaringan irigasi sekunder serta tersier yang mulai mengalami pendangkalan dan kerusakan. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini langsung menyepakati tiga langkah konkret. “Antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, manajemen distribusi air, dan optimalisasi infrastruktur pompa,” paparnya.
Mengingat kompleksnya regulasi pengairan yang melibatkan aset pusat dan provinsi, pertemuan ini sengaja menghadirkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Tercatat hadir dalam rapat tersebut dari Kementerian Pertanian, Kepala BRMP Wilayah Jabar. Kemudian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Jabar, dan Kepala Balai LIP Bandung.
Selain itu, sektor pengairan dikawal langsung oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan Kepala BBWS Citanduy. Unsur kewilayahan dan pengamanan juga diperkuat oleh Kapolres Ciamis, Kepala DPKP Ciamis, Kepala Dinas Pertanian Pangandaran, Tim Kerja (Katimker) kedua kabupaten, serta perwakilan petani yang tergabung dalam DPD TMI Ciamis dan Pangandaran.
Melalui integrasi program ini, ia berharap ancaman kekeringan yang mengakibatkan gagalnya panen dan juga berpotensi kerugian ekonomi bisa teratasi. Penguatan infrastruktur irigasi di Bendung Manganti juga diharapkan mampu menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Ciamis dan Pangandaran agar tetap berkelanjutan. “Sekaligus memberikan perlindungan bagi para petani dari ancaman perubahan iklim yang semakin tidak menentu,” pungkas Ape. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

1 day ago
14

















































