9 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan adanya aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp800 juta dalam kurun waktu satu tahun. Temuan tersebut diungkap Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berdasarkan data yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Erwan menyebut, identitas ASN yang terindikasi bermain judi online telah dikantongi lengkap, mulai dari nama hingga alamat. Namun, pemerintah memilih tidak mempublikasikan data tersebut dan lebih mengedepankan pembinaan melalui Inspektorat.
“Kami menerima data lengkap dari PPATK. Ada ASN yang transaksi judinya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan sekitar Rp800 juta dalam setahun. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius,” ujarnya saat menerima kunjungan Anggota Ombudsman RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga: Hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Diisukan Renggang, Wagub Jabar Beri Atensi
Menurut Erwan, persoalan judi online maupun pinjaman online kini menjadi tantangan baru di Jawa Barat. Fenomena tersebut tidak lagi hanya menjerat masyarakat umum, tetapi sudah masuk ke lingkungan aparatur pemerintah.
Ia menilai kondisi tersebut cukup ironis mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 51 juta jiwa, yang di sisi lain juga mencatat berbagai capaian pembangunan.
“Masih ada persoalan yang cukup memprihatinkan, salah satunya maraknya judi online dan pinjaman online,” katanya
Baca Juga: Putus Rantai Kasus Kekerasan Perempuan! Pemprov Gencarkan Gerakan Jabar Cekas dan Puspaga.
Transaksi Judi Online ASN Jawa Barat Tembus Miliaran Rupiah
Selain adanya transaksi individu yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, Erwan juga mengungkap total transaksi judi online yang dilakukan ASN di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat telah menembus puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Angka tersebut, menurutnya, terus mengalami peningkatan.
Untuk menekan kasus serupa, Pemprov Jabar akan memanggil ASN yang terindikasi terlibat secara bertahap. Proses pembinaan akan dilakukan bersama kepala perangkat daerah hingga kepala daerah agar pengawasan terhadap aparatur semakin diperketat.
“Kami akan melakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah. Jangan sampai jumlah kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun,” tegas Erwan.
Ia menambahkan, maraknya judi online tidak bisa dipisahkan dari praktik pinjaman online yang kerap menjadi jalan keluar pelaku untuk memenuhi kebutuhan dana. Karena itu, pemerintah akan memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai dampak ekonomi maupun sosial dari kedua praktik tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Erwan juga meminta masukan dari Ombudsman RI terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar berbagai persoalan yang muncul pada tahun ini tidak kembali terjadi pada pelaksanaan berikutnya.
“Saya berharap kehadiran Ombudsman dapat memberikan arahan, termasuk terkait SPMB, sehingga persoalan yang muncul bisa diselesaikan dan tidak berulang di tahun mendatang,” ucapnya.
Potensi Maladministrasi
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai keterlibatan aparatur negara dalam praktik judi online maupun pinjaman online tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut integritas dan etika penyelenggara pelayanan publik.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan praktik maladministrasi. Sehingga perlu dicegah melalui pengawasan dan penguatan regulasi sejak awal pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Ombudsman lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui penguatan regulasi. Serta pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah agar tidak memunculkan maladministrasi sejak awal,” kata Maneger.
Baca Juga: Target Revitalisasi Gedung Sate dan Gasibu, Sekda Jabar: Harus Sesuai Spek!
Ia menegaskan Ombudsman RI siap memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Tujuannya untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
