4 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 di Jawa Barat menjadi yang paling kacau.
Baca Juga: Jamin Kualitas Pendidikan, Disdik Jawa Barat Kurasi Sekolah Swasta Mitra
Ketua BMPS Jawa Barat, Agus Sriyanta mengatakan, ketidakjelasan SPMB membuat para orang tua calon murid baru bimbang, akan menyekolahkan ke sekolah negeri atau swasta. Ia menyebut, ketidakpastian pilihan ini menjadi beban baru bagi para orang tua calon murid baru, yang ingin mengakses pendidikan.
“Tahun ini paling rumit dan paling kacau. Tahun kemarin sudah kacau, tapi tahun ini jauh lebih kacau lagi. Enggak ada kepastian untuk masyarakat. Orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di negeri ragu, yang mau ke swasta juga ragu,” kata Agus di Bandung, Rabu (17/6/2026).
Ketua BMPS Jawa Barat Sebut Ada Ketimpangan Kuota Negeri dan Swasta
Di tengah karut-marut SPMB, Agus memastikan seluruh sekolah swasta di Jawa Barat sebenarnya sangat siap untuk menampung sekitar 78.000 Calon Murid Baru (CMB) yang gagal di proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Secara akumulatif, daya tampung gabungan SMA dan SMK swasta di Jabar mencapai 900.000 kursi. Angka itu melampaui total lulusan SMP/MTs se-Jawa Barat yang berada di kisaran 850.000.
“Sangat siap. Daya tampung sekolah swasta SMA dan SMK swasta ada 900 ribu. Sedangkan lulusan SMP/MTs ada 850 ribu,” ujarnya.
Baca Juga: Disdik Jabar Sebut CMB yang Tak Lolos PCMB Bisa Daftar SPMB, Asalkan Kuota Sekolah Tujuan Masih Ada
Meski begitu, sambungnya, persoalan utama yang terus berulang bukanlah kekurangan kuota, melainkan tidak adanya pemerataan. Sebab, SMA dan SMK negeri cenderung memaksakan diri untuk menyerap murid sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan ekosistem sekolah swasta.
Rata-rata SMA negeri memuat 1.200 murid per sekolah, sedangkan SMA swasta hanya kebagian 200 hingga 250 murid. Ketimpangan di SMK negeri bahkan mencapai 1.300 siswa per sekolah, berbanding terbalik dengan SMK swasta yang rata-ratanya hanya 250 murid.
“Daya tampung kami melimpah, bahkan kelebihan. Yang menjadi masalah adalah tidak adanya pemerataan karena kuota ditarik semua ke negeri,” ucap Ketua BMPS Jawa Barat.
Swasta Penyelamat Pendidikan di Wilayah Pelosok
Lebih lanjut, Agus menambahkan, yayasan sekolah swasta memiliki andil besar dalam membuka akses pendidikan di wilayah-wilayah pelosok yang tidak terjangkau oleh fasilitas pemerintah. Faktor demografi ini yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Pemprov Jawa Barat dalam menata regulasi SPMB.
“Anak-anak yang tinggal di wilayah pegunungan tidak mungkin sekolah ke pusat kota. Yang mendirikan sekolah-sekolah swasta di pinggir-pinggir itu swasta, bukan negeri. Kalau negeri kebanyakan di pusat kota. Kami di sekolah swasta ini yang berjuang untuk pendidikan di Jawa Barat ini,” tuturnya.
Berdasarkan data resmi dari BMPS Jawa Barat, dominasi lembaga swasta secara kuantitas jauh melampaui sekolah negeri. Untuk tingkat SMA, dari total 1.879 sekolah, sebanyak 1.350 merupakan sekolah swasta dan hanya 529 yang berstatus negeri.
Baca Juga: Sekolah Swasta Digratiskan, Dedi Mulyadi Jamin Biaya 70 Ribu Murid yang Tak Lolos Sekolah Negeri
Pada jenjang SMK, ketimpangan jumlah ini semakin terlihat jelas, dari total 2.908 sekolah, terdapat 2.619 SMK swasta dan hanya 289 yang berstatus negeri. Sementara untuk Madrasah Aliyah (MA) yang totalnya mencapai 1.440 sekolah, sebanyak 1.363 dikelola oleh swasta dan hanya 77 sekolah yang berstatus negeri. (Revi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
