17 hours ago
14
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong wartawan tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal berbagai persoalan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Adi Komar, menyampaikan pesan tersebut saat membacakan sambutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat 2026 di Horison Ultima, Kota Bandung, pada Rabu (12/8/2026) lalu.
Menurut Adi, perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi. Jika sebelumnya koran, radio, dan televisi menjadi sumber utama berita, kini masyarakat dapat mengakses informasi melalui media sosial, grup percakapan hingga video pendek.
Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) juga membuat produksi konten berlangsung semakin cepat. Kondisi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi dunia jurnalistik, terutama dalam memastikan informasi yang beredar benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Di Ciamis, Calon Ketua PWI Jabar Tantan Sulthon Bawa Lima Gagasan untuk Perubahan Organisasi
Pers dan Wartawan Jawa Barat Penting di Era AI dan Banjir Informasi
Jawa Barat sendiri masih menghadapi persoalan penyebaran informasi palsu. Bahkan, sejumlah konten dibuat dengan mengatasnamakan Gubernur Jabar dan telah ditemukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Persoalan tersebut semakin terasa ketika muncul isu yang berkaitan langsung dengan masyarakat, salah satunya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026. Persoalan teknis pelayanan publik dapat berkembang menjadi masalah komunikasi ketika informasi yang dibutuhkan masyarakat tidak segera tersedia. “Ruang kosong informasi akan segera diisi informasi lain,” ujar Adi.
Karena itu, menurutnya, keberadaan pers tetap penting meskipun teknologi digital dan AI berkembang pesat. Algoritma memang dapat membaca kecenderungan pengguna, sementara AI mampu menghasilkan tulisan dalam waktu singkat.
Namun, jurnalisme memiliki sejumlah prinsip yang tidak bisa begitu saja digantikan teknologi, mulai dari proses verifikasi hingga tanggung jawab kepada publik.
“Jurnalisme memiliki verifikasi, konteks, independensi, dan tanggung jawab,” katanya.
Adi menilai kondisi banjir informasi justru membuat kebutuhan terhadap jurnalisme berkualitas semakin besar. Wartawan diharapkan tidak hanya mengejar kecepatan dalam memberitakan sebuah peristiwa.
“Masyarakat membutuhkan wartawan yang memastikan berita layak dipercaya,” ucapnya.
Wartawan Diminta Kritis
Pemprov Jabar juga membuka ruang bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Wartawan tidak diharapkan hanya memberitakan sisi positif pemerintah, tetapi juga menyampaikan kritik ketika ditemukan persoalan. “Kalau pemerintah salah, ingatkan,” tegas Adi.
Menurutnya, pers dapat menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Berbagai persoalan warga yang belum mendapatkan perhatian pemerintah diharapkan dapat disuarakan melalui pemberitaan. “Pers dan pemerintah sama-sama bekerja untuk masyarakat,” katanya.
Pemprov Jabar pun berharap Konferprov PWI Jabar 2026 dapat menghasilkan program yang memberikan manfaat bagi dunia pers dan masyarakat. Kolaborasi dengan wartawan dinilai penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat sekaligus menangkal penyebaran berita palsu.
Baca Juga: Terpilih Pimpin PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan Serukan Persatuan
Sementara itu, Ketua Panitia Konferprov PWI Jabar 2026, Roberto Purba, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dukungan datang dari Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, Bank bjb, BRI, Bank bjb Syariah, Djarum Foundation, Polda Jabar, Semen Kujang, Summarecon Bandung, serta Fiesta. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
