4 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Rumor mengenai ketidakharmonisan komunikasi antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin, mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah provinsi. Sementara itu, kondisi di internal pucuk pimpinan Kota Kembang tersebut diharapkan tidak sampai mengganggu jalannya birokrasi daerah.
Baca juga: Sempat Ada Penolakan, Farhan Tegaskan akan Tertibkan Bangli di Seluruh Wilayah Kota Bandung
Pemprov Jabar menekankan bahwa duet pemimpin di tingkat eksekutif daerah sejatinya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pasalnya mereka telah dipilih bersama-sama oleh rakyat. Selain itu, kerja sama yang solid wajib dijaga sejak awal pelantikan hingga masa bakti mereka berakhir.
Sorotan terhadap Dinamika Pimpinan Kota Bandung
Saat berada di Gedung DPRD Jawa Barat pada Selasa, 7 Juli 2026, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyarankan agar kedua pejabat teras Kota Bandung itu segera meluangkan waktu untuk berdialog empat mata. Pertemuan tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan kembali komitmen awal. Di samping itu, visi pembangunan yang dahulu dirancang saat masa kampanye perlu dibahas bersama lagi.
Erwan mengimbau agar kepentingan personal atau kelompok dikesampingkan dari urusan tata kelola pemerintahan. Menurut figur yang juga pernah memimpin DPRD Kota Bandung tersebut, prioritas utama dari pemegang mandat kekuasaan adalah memastikan urusan pelayanan publik bagi warga kota tetap berjalan optimal tanpa hambatan.
Baca juga: Status Tersangka Gugur, Wakil Wali Kota Bandung Erwin: Terima Kasih Sudah Objektif!
Ia mengingatkan bahwa jalannya pembangunan di daerah sangat bergantung pada kekompakan para pemimpinnya. Jika ego individu atau friksi politik di tingkat atas dibiarkan berlarut-larut, masyarakat luas yang nantinya akan menanggung dampak kerugian dari mandeknya kebijakan program kerja daerah.
Mengenai wacana keterlibatan pihak provinsi untuk menengahi polemik ini, Erwan menilai Farhan dan Erwin memiliki kematangan berpolitik yang cukup. Apalagi untuk mengurai benang kusut secara internal. Lebih lanjut, jalur musyawarah kekeluargaan secara mandiri dianggap sebagai solusi terbaik untuk meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Kendati demikian, Pemprov Jawa Barat tetap menyiapkan skema mediasi. Hal ini sebagai langkah antisipasi terakhir jika upaya komunikasi mandiri dari kedua pihak menemui jalan buntu. Langkah intervensi birokrasi tersebut baru akan diambil demi mengamankan stabilitas pelayanan publik di Kota Bandung agar tidak lumpuh.
Munculnya kabar miring ini dipicu oleh pengakuan Wakil Wali Kota, Erwin. Ia merasa tidak pernah diikutsertakan oleh Wali Kota, Farhan, dalam perumusan sejumlah kebijakan krusial, termasuk rencana pergeseran anggaran daerah (APBD).
Tudingan tersebut langsung disanggah oleh Farhan. Ia menegaskan penataan serta pembagian porsi tugas di antara mereka selama ini telah dijalankan sesuai koridor hukum yang tertuang dalam Permendagri. (Reza/R6/HR-Online)
