1 day ago
19
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kebijakan yang mengizinkan sekolah menerima hingga 50 siswa per kelas.
Ia menegaskan, keputusan ini bukan tanpa pertimbangan, melainkan bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang terancam putus sekolah karena tidak mampu.
Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melalui unggahan terbarunya di akun TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial pada Kamis, 3 Juli 2025.
“Hari ini ramai memperbincangkan kebijakan Gubernur bahwa sekolah maksimal bisa menerima siswa 50 orang, kalimatnya maskimal, artinya bisa dalam setiap kelas itu 30, bisa 35, bisa 40,” kata Dedi Mulyadi.
Kebijakan 50 Siswa Per Kelas Bersifat Sementara, Gubernur Jawa Barat Janji Tambah Ruang Kelas Baru
Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa banyak siswa yang sebenarnya tinggal dekat dengan sekolah negeri, namun terbentur keterbatasan ekonomi.
Jika mereka tidak diterima di sekolah negeri, mereka berisiko tidak melanjutkan pendidikan karena tidak mampu membayar sekolah swasta atau biaya transportasi ke sekolah yang jauh.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih untuk memberi ruang lebih banyak demi menjaga agar anak-anak tetap berada di jalur pendidikan.
Dedi Mulyadi kemudian memperjelas bahwa istilah “tidak mampu” tidak hanya soal biaya bulanan sekolah. Menurutnya, ada siswa yang sebenarnya sanggup membayar SPP, namun kesulitan dalam membiayai transportasi harian menuju sekolah. Hal inilah yang turut dipertimbangkan dalam kebijakan penerimaan siswa.
Baca Juga: Kasus Intoleran Beragama di Jawa Barat Tertinggi, Dedi Mulyadi Minta Waktu Untuk Edukasi Masyarakat
“Tidak mampu itu bukan hanya tidak mampu membayar tiap bulan. Bisa saja dia bisa membayar tiap bulanan tetapi misalnya dia berat di ongkos menuju sekolahnya,” lanjutnya.
Demi Kurangi Angka Putus Sekolah
Dedi menegaskan, kebijakan ini diambil untuk mencegah anak-anak Jawa Barat putus sekolah. Daripada membiarkan mereka tidak sekolah sama sekali, lebih baik mereka tetap mendapatkan pendidikan. Meski sementara itu, jumlah siswa per kelas melebihi ideal.
“Maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan, sekolah negeri harus mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah,” imbuhnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kondisi kelebihan jumlah siswa per kelas bersifat sementara. Pemprov Jabar berkomitmen untuk membangun ruang kelas baru agar jumlah siswa dalam satu kelas bisa kembali ideal pada semester berikutnya.
“Ruang kelas baru ini nanti bisa menurunkan kembali jumlah siswanya, misalnya karena banyaknya minat masuk ke sekolah akhirnya menerimanya 50 siswa per kelas, nanti dibangun ruang kelas baru sehingga kembali lagi menjadi 30 atau 35,” ujar Gubernur Jawa Barat.
Ia menyebut kebijakan ini harus dipahami dalam konteks darurat. Ia tidak ingin anak-anak justru terjerumus ke dalam pergaulan negatif hanya karena tidak bisa melanjutkan pendidikan.
“Kenapa cara ini dilakukan? Ini darurat, karena daripada rakyat tidak sekolah, daripada mereka nongkrong di pinggir jalan kemudian berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya,” tegasnya.
Menutup penjelasannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anak di Jawa Barat. Ia tidak ingin ada satu pun anak yang harus berhenti sekolah karena alasan ekonomi atau keterbatasan daya tampung sekolah.
Baca Juga: Kisah Usep Niat Cari Motor Murah di Facebook Malah Dipenjara, Akhirnya Bebas karena KDM
“Saya sebagai Gubernur Jawa Barat bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak di Jawa Barat dan saya tidak menginginkan anak-anak di Jawa Barat untuk putus sekolah,” tandasnya. (Erna Ayunda/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
