1 hour ago
1
harapanrakyat.com,- Kondisi Jalur Pantai Utara (Pantura) rawan terjadi kecelakaan, kerusakan jalan menjadi salah satu pemicunya. Beberapa waktu lalu pun terjadi kecelakaan tunggal di Flyover Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Baca Juga: Warganet Kesal Jalan Mulus di Jawa Barat Malah Dilewati Truk ODOL, Ini Respons KDM
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, berencana menemui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), untuk menawarkan solusi terkait perbaikan Jalur Pantura. Solusi yang Dedi maksud yaitu, Pemprov Jabar akan mengambil alih pengelolaan jalan nasional yang melintasi, menuju, atau yang berada di kantor pemerintahan daerah.
“Saya menawarkan, jalan nasional yang berada di pusat kota, kabupaten, dan ibu kota provinsi termasuk Bandung itu diserahkan ke daerah. Saya akan tawarkan solusi itu,” kata Dedi, Rabu (4/2/2026).
Bagaimana jika Kementerian PU Setuju Usulan Dedi Soal Perbaikan Jalur Pantura yang Rawan Kecelakaan?
Apabila Kementerian PU menyetujui itu, maka jalan yang sebelumnya berstatus milik nasional menjadi milik provinsi, kabupaten, dan kota. Ketika terealisasi, beban biaya pemeliharaan jalan nasional yang berada di Jawa Barat tentunya akan mengalami penurunan.
“Nanti jalan nasional berubah jadi jalan, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi beban PU untuk pemeliharaan jalan nasional di Jawa Barat otomatis berkurang,” ujarnya.
Baca Juga: Investasi Rp 2 Triliun Lebih Masuk Karawang, Siap Serap Ribuan Pekerja
Saat ada perubahan status jalan nasional ke provinsi dan kabupaten serta kota, Kementerian PU bisa menggunakan biaya pemeliharaan jalan nasional untuk melakukan rekonstruksi Jalur Pantura, khususnya yang masuk wilayah Jawa Barat. Sebab, perbaikan Jalur Pantura yang rawan kecelakaan tidak bisa hanya menambal lubang maupun memperbaiki ruas jalan yang rusak saja. Namun harus ada rekonstruksi.
“Jadi alokasi untuk pemeliharaan bisa fokus ke Jalur Pantura yang masuk Jawa Barat. Jalur Pantura itu harus rekonstruksi, bukan hanya menambal karena itu penghubung dari Jakarta hingga Jawa Timur,” tuturnya.
Bisa Jadi Beban APBD Pemerintah Daerah
Kendati begitu, Dedi tak menampik bahwa solusi memperbaiki jalur Pantura yang rawan kecelakaan itu memang akan berdampak terhadap kondisi APBD provinsi maupun kabupaten dan kota.
Namun, Dedi menilai hal itu bukan menjadi permasalahan karena jalan merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Apalagi, masyarakat seringkali tidak mempedulikan mengenai status, mereka hanya ingin jalan dalam kondisi baik
“Otomatis (menambah beban), tapi nggak masalah karena itu untuk kepentingan rakyat. Kalau lewat jalan kan rakyat tidak akan bilang itu jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, mereka hanya akan bilang jalan ini rusak,” ujarnya.
Skema pembiayaan rekonstruksi jalan nasional menggunakan APBD provinsi Jawa Barat, akan Dedi realisasikan di ruas Jalan Pasteur, atau Dr. Djunjunan yang menuju pusat Kota Bandung.
Dedi menyebut, biaya rekonstruksi ruas jalan yang notabene merupakan kewenangan nasional itu akan menggunakan APBD 2026, melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
“Seperti Jalan Pasteur, itu jalan nasional, kami akan rekonstruksi menggunakan APBD provinsi skema MoU. Jadi nantinya biaya untuk jalan nasional, bisa untuk Jalur Pantura yang di Jawa Barat,” kata Dedi. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
