13 hours ago
14
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Meski mengalami penurunan sebesar 1,94 poin dari 2024, IDI Jawa Barat 2025 masih masuk dalam kategori baik dengan 80,86 poin.
Baca Juga: Masih Masuk Kategori Baik, Angka Indeks Demokrasi Jawa Barat 2025 Menurun
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengatakan, poin IDI ini merupakan cerminan dari dinamika berbagai indikator penyusun.
Penurunan yang cukup signifikan tercatat pada kinerja lembaga legislatif, khususnya terkait persentase pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terhadap target yang ditetapkan, yang merosot hingga 20 poin.
“Kami menyadari ada beberapa aspek yang turun cukup besar, seperti akses informasi publik dan kesetaraan gender. Tapi banyak indikator yang justru mengalami kenaikan signifikan. Seperti partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik yang melonjak 25 poin menuju angka sempurna 100,” kata Wahyu, Jumat (15/5/2026)
Wahyu memaparkan, bahwa penurunan angka IDI 2025 juga terjadi pada aspek kebebasan pers sebesar 6,22 poin berdasarkan penilaian Dewan Pers. Selain itu, kebebasan berkumpul, berserikat, dan berekspresi antar masyarakat mengalami penurunan sebesar 14,67 poin.
Hal ini disinyalir berkaitan dengan berbagai dinamika sosial yang terjadi langsung di lingkungan masyarakat selama periode pengukuran.
“Kami menjalin komunikasi intensif bersama BPS dan lembaga terkait seperti Komisi Informasi serta Dewan Pers. Fokus utama saat ini memahami hambatan di lapangan agar dapat segera diperbaiki pada 2026,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kaji Konsep Jalan Provinsi Berbayar, tapi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor
Sebagai langkah nyata, Bakesbangpol Jawa Barat telah mengundang BPS untuk membedah kondisi riil demokrasi di Jawa Barat.
Pemerintah akan menyusun rencana aksi per indikator guna memastikan perbaikan yang lebih spesifik. Salah satunya adalah membangun komunikasi dengan Bapemperda DPRD Jawa Barat, untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pengesahan regulasi daerah.
“Angka di IDI tahun 2025 ini bukan hanya kinerja Pemprov semata, melainkan hasil kolaborasi berbagai pihak. Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi, terutama pada isu-isu sosial agar kejadian yang menghambat demokrasi tidak terulang di masa depan,” tuturnya.
Meski angka IDI tahun 2025 mengalami penurunan, namun ada beberapa poin positif yang menjadi modal kuat Jawa Barat. Seperti pemenuhan hak pekerja yang naik 11,26 poin, serta jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, transparansi anggaran dan pendidikan politik bagi kader partai politik di Jawa Barat, tetap bertahan di skor sempurna 100 poin. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
