18 hours ago
10
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan mengenai operasional tambang di Kabupaten Bogor tidak bisa diputuskan secara terburu-buru.
Dedi menilai langkah Bupati Bogor, Rudy Susmanto untuk memperjuangkan nasib masyarakatnya yang bekerja di sektor tambang, bukan hal yang salah.
“Kewenangan izin tambang ada di Pemprov. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah melaksanakan tugasnya, memperjuangkan nasib masyarakat. Tapi yang kerja di tambang tidak sepenuhnya terjun langsung, ada yang di jalan dapat setoran, ada aktivisnya,” kata Dedi di Kota Bandung, Rabu (6/5/2026).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Pastikan Sudah Berikan Kompensasi Penutupan Tambang Bogor Sesuai Data Kepala Desa
Dedi mengaku Bupati dan Wakil Bupati Bogor telah beberapa kali mengajukan pertemuan dengan para pengusaha tambang.
Namun, Dedi memilih untuk menjaga jarak dari pertemuan itu demi menjaga integritas dan memastikan keputusan pembukaan tambang nantinya berdasarkan sistem yang objektif.
“Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tapi sementara ini, saya tidak memenuhi pertemuan itu, karena menjaga integritas agar seluruh putusannya nanti berdasarkan sistem,” ujarnya.
Perlindungan Warga dari Dampak Operasional Tambang Bogor
Menurutnya, pertimbangan untuk membuka izin tambang ini tidak hanya berfokus pada nasib pekerja, melainkan keselamatan dan kenyamanan warga di sekitar Jalan Parungpanjang.
Selama bertahun-tahun, warga di wilayah tersebut menderita akibat kemacetan ekstrem dan risiko kecelakaan maut akibat lalu lalang truk tambang.
Banyak warga setempat yang bekerja di Jakarta terpaksa menghabiskan waktu hingga tengah malam di jalan dan harus berangkat kembali saat subuh.
“Kami juga memikirkan kenyamanan warga yang berangkat ke sekolah, ke kantor, ke rumah sakit, maupun berdagang. Itu jumlahnya kan puluhan ribu. Banyak yang bekerja di Jakarta, baru sampai rumah pukul 11 malam, besok pagi harus berangkat lagi, mengalami depresi,” ucapnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Buka Peluang BUMD Jawa Barat Kelola Kebun Binatang Bandung
Ia menambahkan, Pemprov Jawa Barat telah menyantuni keluarga korban meninggal dunia dan mengobati warga yang sakit karena dampak lalu lalang truk tambang di Jalan Parungpanjang.
Bahkan, Pemprov Jawa Barat juga sudah membangun serta memperbaiki infrastruktur jalan yang kini sudah mencapai perbatasan Banten.
“Yang meninggal sudah berapa? Seluruhnya kan sudah kami tangani. Yang meninggal kami santuni, yang sakit kami obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kami bangun tamat sampai Banten dengan anggaran yang sekarang,” tuturnya.
Dedi juga menyoroti potensi konflik sosial yang akan kembali pecah, apabila aktivitas tambang kembali beroperasi tanpa jalur khusus.
Baca Juga: Insiden Guru Potong Rambut Siswi Berhijab SMKN 2 Garut, Ini Respons Dedi Mulyadi
Jika aktivitas tambang kembali beroperasi saat ini, kendaraan berat pasti akan kembali melewati Jalan Parungpanjang, tapi nantinya warga setempat berpotensi unjuk rasa lagi.
“Pertimbangannya adalah kalau dibuka jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat Parungpanjang lagi. Kalau lewat Parungpanjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parungpanjang, demo lagi,” katanya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
