13 hours ago
12
harapanrakyat.com,- Defisit guru tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Barat yang mencapai 4.600 orang, memicu dampak serius terhadap kualitas proses belajar mengajar. Kondisi ini memaksa ribuan tenaga pendidik mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan. Selain itu juga, beban jam kerja melebihi batas standar 24 hingga 36 jam pelajaran per pekan.
Baca Juga: Atasi Kekurangan Guru ASN, Pemkab Ciamis Luncurkan Program Magang Mahasiswa Terintegrasi
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Purwanto mengakui sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Barat mengalami kekurangan 4.600 guru. Purwanto menyebut, Pemprov Jawa Barat memiliki keterbatasan kewenangan untuk mengatasi kekurangan guru.
“Kami memang mengalami kekurangan hingga 4.600 guru. Untuk rekrutmen, kebijakannya tidak bisa dari daerah,” kata Purwanto dikutip Rabu (12/8/2026).
Ia berujar, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang mandiri untuk melakukan rekrutmen guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sebab, mekanisme pengangkatan guru PNS dan PPPK sepenuhnya bergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah tidak bisa merekrut guru, karena menyangkut regulasi pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca Juga: Disdik Cimahi Buka Rekrutmen Tenaga Pengajar Non-ASN, Prioritas Utama Warga Lokal
Langkah Disdik Jawa Barat Atasi Kekurangan 4 Ribu Guru
Saat ini Disdik Jabar memaksimalkan peran seluruh guru mulai PNS, PPPK hingga guru honorer. Peran ini untuk memastikan layanan pendidikan di sekolah-sekolah tetap berjalan.
Meski begitu, pemaksimalan peran guru yang ada ini berimbas pada penambahan jam mengajar dari batas minimal 24 jam per pekan. “Langkah ini kami ambil agar tidak ada kelas yang mengalami kekosongan kegiatan belajar. Kalau minimal 24 jam dan maksimal 36 jam, tapi ada yang lebih juga,” ucapnya.
Di samping itu, sebagai langkah antisipasi kekurangan guru, Pemprov Jawa Barat menyiapkan langkah solutif dengan menjalin kerja sama strategis bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Melalui skema Praktik Kerja Lapangan (PKL) terintegrasi, mahasiswa tingkat akhir dari perguruan tinggi kependidikan tersebut diturunkan langsung ke sekolah-sekolah yang mengalami krisis guru.
Langkah taktis ini diharapkan dapat menutupi celah kekurangan pendidik. Sekaligus juga, mengurangi beban mengajar lintas keilmuan yang saat ini ditanggung oleh para guru di daerah.
Baca Juga: Soroti Krisis Tenaga Pendidik di Jawa Barat, Komisi V DPRD Sebut Sekolah Favorit Pun Kekurangan Guru
“Kami mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk bekerja sama dengan UPI. Mereka memiliki calon guru dan kami punya sekolah. Program PKL mahasiswa terintegrasi langsung untuk membantu memberikan layanan pembelajaran kepada anak-anak,” pungkasnya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
