9 hours ago
4
harapanrakyat.com,- DPRD Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Paripurna terkait Penetapan Kebijakan Umum APBD/Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2026, sekaligus KUA PPAS Tahun Anggaran 2027, Kamis (13/8/2026). Dalam arah kebijakan anggaran tersebut, akselerasi ekonomi berbasis pariwisata ditetapkan sebagai fokus utama pembangunan daerah pada 2027 mendatang.
Baca Juga: Ketua DPRD Pangandaran Ingatkan Pelaku Wisata Wajib Siaga Kebakaran Usai Insiden Kampung Turis
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menegaskan, bahwa dokumen KUA PPAS harus menjadi panduan resmi dalam menyusun seluruh program kegiatan daerah. Hal itu agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Arah pembangunan kita untuk tahun 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis pariwisata. Oleh karena itu, seluruh program intervensi anggaran harus bermuara pada sektor ini,” ujar Asep usai memimpin Rapat Paripurna.
Ekonomi Berbasis Pariwisata Jadi Prioritas Pangandaran pada 2027, Ini Strateginya
Untuk merealisasikan target tersebut, Asep merincikan beberapa strategi penting yang perlu segera didorong oleh pemerintah daerah.
Pertama, menghidupkan kembali kalender atraksi atau event wisata tahunan berskala nasional hingga internasional. Pangandaran memiliki ragam potensi agenda unggulan. Mulai dari Kite Festival International, festival selancar di Batukaras, pacuan kuda di tepi pantai, hingga agenda seni budaya seperti Hajat Laut, Syukuran Nelayan, dan Seren Taun.
“Kita punya potensi luar biasa seperti pacuan kuda di pinggir pantai yang mungkin satu-satunya di Indonesia. Agenda besar seperti festival layang-layang internasional yang sempat terhenti, juga harus dihidupkan lagi sebagai role model hiburan khas Pangandaran,” tambahnya.
Langkah kedua untuk mewujudkan ekonomi berbasis pariwisata, berfokus pada pengembangan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah diharapkan memberikan pembinaan intensif, peningkatan kapasitas serta pendampingan. Hal itu agar potensi alam dan budaya di desa-desa bisa dikelola menjadi daya tarik unggulan.
Selanjutnya, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi juga menjadi perhatian serius. Asep menilai masih ada sejumlah titik wisata potensial yang belum berkembang secara optimal. “Hal ini akibat keterbatasan akses jalan maupun fasilitas akomodasi pendukung,” ungkapnya.
Di sisi lain, digitalisasi tata kelola pariwisata dan penguatan lembaga seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dinilai sangat mendesak. Penerapan sistem digital ini ditargetkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah, efisiensi pemasaran destinasi, hingga pemberdayaan produk-produk UMKM lokal.
Asep memungkas, keberhasilan seluruh strategi ekonomi berbasis pariwisata ini membutuhkan konsep kerja sama kolaboratif berbasis Pentahelix. Kerja sama ini melibatkan peran aktif pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, hingga komunitas lokal.
“Jika skema kolaborasi ini berjalan optimal, kita optimistis target peningkatan PAD, kenaikan angka kunjungan wisatawan, pembukaan lapangan kerja baru, serta penurunan tingkat kemiskinan di Pangandaran bisa tercapai,” pungkasnya. (Madlani/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
