2 hours ago
2
harapanrakyat.com,- Wali Kota Cimahi Ngatiyana, menegaskan prinsip baru dalam pengelolaan keuangan daerah, APBD bukan soal siapa yang paling besar angkanya. Tetapi siapa yang paling tepat menyalurkannya.
Setiap rupiah yang dikelola Pemkot Cimahi harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan memberi manfaat yang terasa. Bukan sekadar angka di atas kertas.
Perubahan APBD 2026 Kota Cimahi KUA-PPAS 2027
Baca Juga: Ngatiyana Akui Kemacetan Bukan Kesalahan Petugas, Tapi Tanggung Jawab Penuh Wali Kota Cimahi
Pernyataan itu disampaikan Ngatiyana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Sabtu (22/8/2026), yang membahas dua agenda besar sekaligus. Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 serta Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2027.
Ia mengapresiasi kerja sama dan komitmen DPRD yang dinilai menjadi mitra sejati dalam menjaga kesinambungan pembangunan kota.
“Perubahan APBD Kota Cimahi tahun 2026 harus menjawab kebutuhan nyata hari ini. Sementara KUA-PPAS 2027 harus menyiapkan arah pembangunan Cimahi ke depan,” tegas Ngatiyana.
Menurutnya, dua dokumen tersebut bukan sekadar prosedur administratif. Melainkan peta jalan masa depan kota yang harus disusun dengan cermat dan tanggung jawab.
Dalam RAPBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1,429 triliun, belanja Rp 1,503 triliun, dan pembiayaan netto Rp 74,36 miliar.
Baca Juga: Hadapi Kemarau Panjang, Pemkot Cimahi Salurkan Beras Sejahtera untuk 2.227 KPM
Sedangkan KUA-PPAS 2027 menargetkan pendapatan Rp 1,402 triliun, belanja Rp 1,454 triliun, serta pembiayaan netto Rp 52,70 miliar. Angka-angka ini bukan hasil tebakan, tetapi disusun lewat sinkronisasi RPJMD, prioritas pembangunan, kemampuan fiskal. Hingga data SILPA hasil audit BPK.
“Perubahan APBD bukan sekadar mengubah angka, tapi memastikan setiap rupiah tetap relevan, terukur, dan bermanfaat,” kata Ngatiyana.
Penyesuaian dilakukan menyusul perubahan kondisi fiskal dan sumber pendapatan. Mulai dari PAD, transfer pusat, hingga bantuan Pemprov Jabar, agar anggaran benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan.
Untuk 2027, perencanaan dibangun di atas fondasi yang lebih terarah dengan mengacu pada RPJMD 2025–2029. Asumsi makro turut diperhitungkan, pertumbuhan ekonomi 5,81–6,51 persen, indeks gini 0,362–0,376. Serta target penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Menyusun Anggaran untuk Rakyat
Pemkot juga membuka ruang pembiayaan kreatif. Termasuk pinjaman daerah hingga Rp 60 miliar untuk sarana pendidikan, kesehatan, jalan, dan penanganan banjir. Namun semuanya harus diukur dari kelayakan, risiko, dan kemampuan bayar daerah.
Baca Juga: Dituding ‘Kawin Sirih’ Proyek APBD, Kadis DPKP Cimahi: Fitnah dan Tak Berdasar
Ngatiyana juga menegaskan, APBD yang baik bukan yang paling besar, tapi yang paling tepat. Tepat menetapkan prioritas, tepat mengalokasikan, tepat melaksanakan, dan tepat memberi manfaat bagi masyarakat. Anggaran bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk menyelesaikan masalah warga.
Ngatiyana mengajak eksekutif dan legislatif menjaga kemitraan yang kuat agar APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang responsif, terukur, dan akuntabel. “Kita tidak menyusun anggaran untuk pemerintah. Kita menyusun anggaran untuk masyarakat,” tegasnya. (Eri/R3/HR-Online/Editor: Eva)
